SUARAPUBLIC - Rekomendasi pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan para bupati dan gubernur di beberapa daerah cenderung meningkat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Hal tersebut disampaikan Juru Kampanye Hutan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Deddy Ratih dalam diskusi mengenai prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor kehutanan 2010 di Cikini, Jakarta, Selasa (16/3/2010).
"Kami mencatat bahwa rekomendasi pinjam kawasan akan sangat mencuat tajam menjelang Pilkada, contohnya di Kalteng, sekarang ada 112 ijin pinjam kawasan," katanya.
Mencuatnya jumlah rekomendasi pinjam kawasan yang dikeluarkan bupati dan gubernur jelang Pilkada tersebut, menurut Deddy mengandung kemungkinan adanya upaya pengakumulasian modal politik jelang Pilkada.
"Mau suksesi, Bupatinya mencalo, untuk mendapatkan dana politik," ujarnya.
Menurut Deddy, setiap perusahaan yang ingin meminjam kawasan hutan harus mendapat rekomendasi dari bupati dan gubernur kawasan yang dituju tersebut.
Hal itulah yang membuka kemungkinan adanya kejahatan kehutanan yang tahun ini menjadi kasus prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kejahatan kehutanan seperti alih fungsi hutan di NTT, dan di Tanjung Si Api-Api," imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar