SUARAPUBLIC - Kelompok tani sejatinya kumpulan beberapa petani agar bisa mandiri dan saling membantu. Tapi kelompok tani di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng) justru berisi anggota yang bukan benar-benar petani. Banyaknya kelompok tani fiktif ini diduga berkaitan erat dengan bantuan dari pemerintah setempat untuk para petani.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lamandau Supriyadi meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada kelompo tani. Tujuannya agar bantuan dan lahan yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani tidak disalahgunakan.
"Kelompok tani kalau bisa dibentuk oleh orang–orang yang benar-benar petani, bukan hanya sekadar kelompok orang yang mengaku memiliki lahan namun tidak pernah bertani," kata Supriyadi.
Ia menyebutkan, data kelompok tani juga merupakan dasar bagi pemerintah kabupaten Lamandau dalam menyalurkan bantuan kepada petani, sehingga jangan sampai bantuan yang semestinya diterima petani justru tidak tepat sasaran karena diterima oleh petani fiktif.
Salah satu contoh, ujarnya, ada sopir yang dapat sapi, padahal bukan petani ataupun peternak. Ada juga yang tidak punya kolam tapi dapat bibit ikan. Di sisi lain ada yang benar-benar petani namun tidak pernah dapat bantuan.
Supriyadi menghimbau dinas, agar terkait lebih selektif dalam memberikan bantuan agar bisa tepat sasaran dan tidak mubazir. Yakni dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani yang anggotanya benar-benar petani.
Sedangkan kepada kelompok tani yang memiliki lahan agar tidak memitrakannya dengan pihak ketiga, namun mengelolanya sendiri. Pasalnya ada beberapa anggota kelompok tani yang terindikasi hanya sebagai broker, yakni setelah memiliki lahan lalu menjualnya ke pihak
0 komentar:
Posting Komentar