Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan, sekitar sejuta hektar hutan di Kalimantan, telah dibuka tanpa izin dari institusinya, oleh pihak-pihak tertentu. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut, Darori, menyatakan bahwa hal itu ada kaitannya dengan kewenangan kepala daerah, yang semenjak otonomi daerah menjadi sedemikian superior.
"Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, seolah putus hubungan dengan bupati dan walikota," ujarnya, Jumat (12/2), di kantor Kemenhut.
Akibatnya, kata Darori lagi, banyak rekomendasi pembukaan hutan untuk areal perkebunan yang tidak dilengkapi izin Menteri Kehutanan. Darori pun mengatakan, padahal kepala daerah hanya (bisa) memberikan rekomendasi, sementara perizinan untuk pembukaan hutan ada pada Kementerian Kehutanan.
Areal hutan yang dibuka tanpa izin itu sendiri, yang mencapai satu juta hektar, kata Darori pula, tersebar di seluruh Pulau Kalimantan. "Kalau soal letaknya secara rinci, yang menangani badan lain," tambahnya.
"Modus yang digunakan adalah membabat hutan untuk tambang dan kebun sawit skala besar, tanpa terlebih dulu meminta izin pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan," katanya lagi. (lev/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar