Se-Kalteng

Kamis, 12 Juni 2008
Warga Seruyan Protes Izin Sawit
Sebagian Areal Perkebunan Dianggap Caplok Lahan Masyarakat
ALANGKA RAYA – Warga dari tiga desa di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, yakni Desa Pangke, Panyumpa dan Mojang Baru, menyampaikan protes keras terhadap Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sebab, bupatinya dituding telah mengeluarkan izin perkebunan sawit untuk PT Sawit Mandiri Lestari (SML) di atas lahan 15 ribu hektare.
Dari luasan tersebut, warga mengaku sebagian diantaranya milik masyarakat yang dijadikan tempat berladang sehari-hari. Akibat kejadian ini, beberapa warga pun ngeluruk ke Kota Palangka Raya mengadukan persoalan ini kepada Gubernur Kalteng dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng.
Ditemui Kalteng Pos di kantor Walhi, warga mengaku keberatan dengan tindakan ini. “Kami meminta pemerintah daerah meninjau ulang atas keputusan yang sudah ditetepkan,” kata Agin, salah seorang warga Desa Pangke.
Agin yang membawa tidak lebih dari 10 orang rekannya ini mengutarakan, kalau lahan yang dimiliki warga bukanlah lahan tidur, melainkan banyak yang ditanami tanaman produktif, seperti rotan, karet, jelutung, sungkai, dan lahan cadangan yang diperuntukan untuk pembukaan lahan sawah masyarakat. “Tempat itu merupakan sumber penghasilan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ungkap Agin.
Parahnya, lanjut dia, di lokasi juga ada areal perkebunan karet dan jelutung milik masyarakat dari dana bantuan DAK-DR tahun 2007, yang kondisinya sudah dalam tahap pemeliharaan. Namun, sebagian di antaranya telah dibersihkan oleh perusahaan SML. “Wilayah Desa Pangke, sebagian besar masih merupakan hutan produktif, termasuk areal potensi desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Satriadi menjelaskan, keberadaan perkebunan sawit memang kerap tak pernah lepas dari berbagai persoalan. Utamanya, terhadap masyarakat.
Menurutnya, masalah semacam ini bukanlah persoalan baru. “Selain bisnis sawit selalu mengorbankan kepentingan masyarakat, keberadaan sawit juga tidak pernah menghadirkan keramahan lingkungan. Buktinya, banyak mencaplok kawasan-kawasan hutan,” kata Satriadi.
Dia mengaku, akan coba mengakomodir apa yang telah diadukan warga tadi kepadanya. Namun, dia menyadari kalau pemerintah jauh lebih berkuasa untuk memutuskan sesuatu ketimbang dirinya. (her)
Sumber: Kalteng Pos